InternationalNews

Babak Baru Politik Malaysia

84
×

Babak Baru Politik Malaysia

Share this article

LASAK.iD – Terbentuknya babak baru skema politik di Malaysia usai Perdana Menteri Mahathir Mohammad mengirimkan surat pengunduran diri kepada Raja Malaysia, Yang DiPertuan Agung Abdullah pada hari Senin, 24 Februari 2020. Belakangan asumsi dasar atas mundurnya Mahathir Mohammad atas inisiatifnya yang akan membentuk kabinet bersama orang-orang yang memhuni, dalam hal ini tidak harus terikat pada partai. Pidatonya saat itu menyinggung atas orang-orang di pemerintahan hanya memikirkan perihal soal politik sehingga prioritas seharusnya negara menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan yang mengancam negara. Sehingga untuk sementara idealisme politik di masa saat itu perlu ditepikan, Mahathir juga berarguman akan membentuk pemerintahan yang tidak mementingkan elit politik, dan hanya kepentingan negara yang didahulukan.

Saat ini kita tahu Muhyidin Yassin resmi menjadi Perdana Menteri Malaysia dari Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia setelah dukungan mayoritas dan keputusan Raja Abdullah. Dikutip dari CNN Indonesia, warga Malaysia kecewa dengan pengunduran Perdana Menteri Mahathir Mohammad. Gerakan politik yang dilakukan Mahathir saat ini diduga membentuk koalisi baru dengan merekrut anggota PPBM, UMNO, PAS, dan PKR, serta kabar terakhir PKR memecat Mohamad Azmin Ali dan Zuraida Kamaruddin atas tuduhan berkhianat. Jika ditilik sejarahnya bahwa konflik internal atas Anwar Ibrahim dan Azmin berujung pemecatan Azmin dan tidak terpilihnya Anwar dari pemilihan Perdana Menteri baru Malaysia.

Kebuntuan demokrasi atas mundurnya Mahathir menjadi terlihat akibat elit politik Malysia masih memikirkan kekuasaan keberlanjutan dari permasalahan tersebut. Dari dahulu Organisasi Nasional Malaysia Bersatu/UMNO menjadi satu-satunya partai yang terus memenangkan pemilihan umum selama enam dekade. Kemenangan Mahathir adalah salah satu harapan atas dominasi UMNO yang selama ini menggerus demokrasi yang ada di Malaysia, tidak sedikit rezim yang mengkritik pemerintahan akan dilepas jabatannya atau berakhir di jeruju besi atas otoriter pemerintahan saat itu.

Keluarnya Mahathir dari skema pemerintahan di Malaysia membuat banyak pihak akan adanya pembentukan skema lama dimasa depan, dikarenakan pembentukan gerakan politik Mahathir saat ini juga berbasis pada partai terbesar di Malaysia yaitu UMNO.  Kabar terakhir UMNO kembali masuk dalam koalisi pemerintahan atas manuver politik Mahathir yang berusaha kembali sebagai perdana menteri, namun gagal. Tidak berhenti disana UMNO diikutsertakan oleh Muhyidin Yassin dalam hal ini Perdana Menteri terpilih Malaysia. Selain partai terbesar di Malaysia juga memimpin selama 6 dekade, sejarah UMNO di pemerintahan terkait degan kasus mega korupsi mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak sejumlah 1MDB yang dihabiskan untuk kapal pesiar hingga karya seni.

Terpilihnya Muhyidin Yassin di kursi Perdana Menteri bukan tanpa persoalan, Koalisi Pekatan Harapan mengkritik pemerintahannya atas penambahan jumlah jabatan. Sistem bagi-bagi jabatan menjadi momok menakutkan dalam skema politik di Malaysia saat ini, Yassin terlihat mengedepankan kepentingan koalisi dalam kepuasan di kursi kepemerintahan. Dikutip dari Channel News Asia “Ada 70 posisi termasuk perdana menteri dalam kabinet saat ini, dibandingkan dengan 55 jabatan di dalam pemerintahan PH. Ini adalah contoh di mana banyak orang mendapat jatah di kabinet,” kata politikus Partai Amanah Negara (Amanah), Khalid Abdul Samad.

Skema politik tidak konsisten yang dibangun tersebut akan memberikan dampak buruk bagi kesejahteraan dan sistem demokrasi di Malaysia, karena tertutupnya arus keadilan dalam menata ulang prioritas negara dibalik kekuasaan. Penguasa akan berlakukan kontrol sosial kepada informasi yang diberikan serta digunakan sepenuhnya untuk kepentingan pemerintah yang berkehendak. Kedepannya penilis menafsirkan akan terjadi pemberhentian produksi bagi siapa yang mengkritisi pemerintah dari segi kinerja maupun kontrol sosial yang bisa dianggap pemberontak.

Ketidakpastian politik di Malaysia akan mengganggu politik Internasional terutama tatanan diplomasi ASEAN dari kebijakan yang telah dicangangkan maupun skema yang akan dilakukan dalam bentuk kerjasama bilateral. Pengambilan keputusan juga akan berpengaruh agenda politik, ekonomi, dan sosial menjadi perhatian ketika tatanan keperintahan berubah, diketahui stock market di Malaysia memburuk di beberapa periode terakhir. Tentunya penulis berharap hal baik terjadi di Malaysia, dari kebijakan sebelumnya yang dibangun Mahathir sebagai mantan Perdana Menteri dapat dibangun dan dilanjutkan sedemikian, agar skema politis bisa selaras juga mengurangi kesenjangan demokrasi terkikis yang diharapkan tidak terjadi.